Denpasar I 17 Desember 2022-Dalam rangka memperingati ulang tahun Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pertemuan bersama seluruh sumberdaya manusia (SDM) Pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. Kegiatan ini mengambil tema “Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sumberdaya dan peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial. Di dalam kegiatan ini, selain dihadiri langsung oleh Plt. Robben Rico Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga juga hadir tokoh politik asal Bali IGN Alit Kesuma Kelakan. Di samping itu juga hadir selaku tuan rumah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Dewa Gede Mahendra Putra.

Di awal sambutannya, I Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan kepada seluruh SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan agar tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kepala Dinas Sosial PPPA asal Kabupaten Buleleng ini mengapresiasi sepeka terjang seluruh SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. Terlebih, Pendamping Sosial juga selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diluar tugas serta fungsi Pelaksana Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, Ia berharap kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar eksistensi Pendamping Sosial dapat diperhitungkan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga mengungkapkan bahwa eksistensi pilar-pilar sosial menjadi bagian penting dalam penanganan permasalahan-permasalahan sosial. Terutama dalam hal ini adalah Pendamping Sosial Program Keuarga Harapan. Pendamping Sosial adalah garda terdepan bagi Kementerian Sosial di setiap wilayah di seluruh Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini dan yang akan datang Pendamping Sosial tidak saja akan mengurus permasalahan Program Keluarga Harapan, tetapi Pendamping Sosial akan memiliki tugas yang semakin kompleks.

“Pendamping Sosial PKH kedepan tidak saja mengurus PKH. Pendamping Sosial PKH akan memiliki tugas yang semakin banyak dan juga intens. Pendamping Sosial harus menjalankan setiap tugas yang diberikan dan tidak hanya terikat pada kegiatan bisnis proses PKH” ungkap Robben Rico.

Demikian pula yang diungkapkan oleh salah satu tokoh politik asal Bali IGN Alit Kesuma Kelakan yang duduk di Komisi VIII DPRRI bidang Sosial dan Agama. Bahwa keberadaan Pendamping Sosial sudah sangat dekat dengan masyarakat di setiap wilayah kerjanya. Di dalam setiap kegiatan sosial yang ia datangi selalu menemukan peran aktif Pendamping Sosial. Oleh karena itu, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan harus dipertahankan eksistensinya. Tokoh politik asal Denpasar ini menegaskan bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan memiliki indikator-indikator nilai kerja yang tinggi dalam penanganan permasalahan sosial. Sudah selayaknya masa depan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan diperjuangkan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harris Risidences Sunset Road Jalan Pura Merta Sari Pamogan Denpasar. Selain bagian dari momentum peringatan HKSN, kegiatan ini juga bertujuan menyerap aspirasi seluruh SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. Seluruh SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan yang hadir dari seluruh kabupaten dan kota diberikan kesempatan untuk menuangkan segala bentuk permasalahan dan juga harapan-harapan bagi eksistensi Program Keluarga Harapan.

Kegiatan yang berlansung selama satu hari penuh ini dirasakan sangat positif oleh semua SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali. Selain dapat menyampaikan pandangan dan juga gagasan-gagasan secara langsung terkait pelaksanaaan Program Keluarga Harapan juga dapat dimanfaatkan untuk melepas rindu bersama rekan-rekan SDM PKH se-Provinsi Bali yang selama ini kegiatan-kegiatan koordinasi selalu menggunakan media dalam jaringan pasca pandemi Covid 19 yang melanda seluruh Indonesia.

Seperti misalnya kelegaan salah satu SDM Program Keluarga Harapan asal Kabupaten Tabanan I Dewa Oka Kusuma Admaja setelah menyampaikan keluh kesahnya terhadap kecemasan yang dirasakan oleh hampir semua Pendamping Sosial terkait eksistensi Pendamping Sosial dimasa yang akan datang. Seperti masalah status Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam rangka persiapan perubahan arah status tenaga kontrak dan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“…saya sangat senang diadakan acara ini. Pada kesempatan ini kami selaku SDM PKH dapat menyampaikan segala bentuk gagasan dan pandangan serta pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Seperti permasalahan perubahan status tenaga kontrak dan honorer yang akan beralih menjadi P3K. Saya berharap kegiatan-kegiatan koordinasi maupun pertemuan-pertemuan semacam ini diusahakan kembali menggunakan jalur di luar jaringan…. ” ungkap Pendamping Sosial bertubuh subur.